Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Kualitas Pelayanan
(Studi Kasus Di Kota
Tegal)
(Studi Kasus Di K
Masalah pelayanan publik yang menggejala dan
terjadi di Indonesia
adalah masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai
birokrasi publik. Gejala ini mulai nampak sejak jatuhnya pemerintahan orde
baru, yang kemudian diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat
terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi
publik ini ditandai dengan mengalirnya protes dan demonstrasi yang dilakukan
oleh berbagai komponen masyarakat terhadap birokrasi publik, baik di tingkat
pusat ataupun daerah. Pendudukan kantor-kantor pemerintah, rumah dinas bupati
dan kepala desa, dan perusakan berbagai fasilitas publik menjadi fenomena yang
sering ditemui di berbagai daerah. Ini menunjukkan betapa besarnya akumulasi
kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Karenanya, ketika pintu protes
itu terbuka, maka mengalirlah semua bentuk keluhan, kecaman, bahkan hujatan
terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik
tersebut bisa dipahami mengingat birokrasi publik pada masa itu menjadi
instrumen yang efektif bagi penguasa orde baru untuk mempertahankan
kekuasaannya. Birokrasi publik, baik sipil maupun militer, dalam rezim orde
baru telah menempatkan dirinya lebih sebagai alat penguasa daripada pelayan
masyarakatnya. Kepentingan penguasa cenderung menjadi sentral dari kehidupan
dan perilaku birokrasi publik. Hal ini juga tercermin dalam proses kebijakan
publik yang lebih mementingkan kepentingan penguasa dan seringkali menggusur
kepentingan masyarakat banyak manakala keduanya tidak berjalan bersama-sama. Kesempatan
dan ruang yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
kebijakan publik juga amat terbatas. Akibatnya banyak kebijakan publik dan
program-program pemerintah yang tidak responsif dan mengalami kegagalan karena
tidak memperoleh dukungan dari masyarakat.
Sumber
:
0 komentar:
Posting Komentar